CONTOH PELANGARAN HAK DAN PENGINGKARAN HAKDAN GAMBAR NYA?





CONTOH PELANGARAN HAK DAN PENGINGKARAN HAK
DAN GAMBAR NYA?
 





Pelanggaran Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara

N Penjaminan hak
dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi
negara, dalam hal ini UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik
Indonesia.
. Berikut beberapa contoh
pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar
warga negara.


Didalam
bidang hukum kita sering menemui terjadinya pelanggaran pelaksanaan
kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Padahal, semua
warga negara sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum
yang sama tanpa diskriminasi. Apalagi konstitusi dasar negara kita,
secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang
berlandaskan hukum (Rechtstaats).


Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights).
Namun situasi dan kondisi negara kita hari ini, justru semakin
menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum
(justice of law). Masyarakat miskin, marginal, terpinggirkan dan yang
sengaja dipinggirkan, belum mempunyai akses secara maksimal terhadap
keadilan.


Bantuan
hukum merupakan salah satu hak dasar warga negara. Hanya yang menjadi
permasalahan utama disini adalah, apakah bantuan hukum ini dapat
diperoleh dengan mudah (acces to abiality) oleh masyarakat atau tidak,
termasuk pada aspek jaminan ekonomisnya. Satu contoh sederhana dapat
kita lihat dalam penggunaan jasa advokat sebagai tenaga bantuan hukum
formal (legal aid), yang diakui dalam sistem hukum kita.


Begitu
banyak masyarakat yang enggan menggunakan jasa advokat ini karena
dianggap terlalu mahal. Ibarat sistem pendidikan yang kian mahal hari
ini, sehingga akses masyarakat semakin terbatas, demikian pulalah yang
terjadi dalam sistem hukum kita hari ini. Bantuan hukum yang seharusnya
menjadi hak dasar warga negara, justru terasa jauh dari apa yang
diamanahkan oleh konstitusi dasar negara kita.


Didalam
Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin
setiap warga negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan
akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan
seseorang didepan hukum (the equality of law) ini, menjadi sangat
penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan
masyarakat kita.


Pada
bagian lain, jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara
eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.


Hal
tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28H ayat (2), yang menyebutkan
bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat
kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah
perintah tegas dalam konstitusi kita. Dan bantuan hukum yang dipandang
sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara, tentu harus diberikan
secara cuma-cuma, seperti halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk
bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk berpendapat dan
berpikir.


Bukan
hanya pelanggaran didalam melaksanakan kewajiban negara saja yang
terjadi, negara pun juga masih mengalami pelanggaran dalam memperoleh
hak-haknya. Masih banyak warga negara yang hanya menuntut agar negara
memenuhi kewajiban terhadapnya sebagai warga negara, tanpa memperdulikan
apakah ia telah memberikan hak-hak negara.


Sebagai
contoh, negara memiliki hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya,
tetapi masih banyak warga negara yang tidak memenuhi hak negara
tersebut. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus-kasus
disekeliling kita yang timbul akibat tidak ditaatinya hukum dan
pemerintahan negara




Kemudian Saya Sangat Menyarankan Anda Untuk Membaca Pertanyaan Selanjutnya Beserta Jawaban, Penjelasan, Dan Pembahasan Lengkapnya Guna Menambah Ilmu Pengetahuan Anda =   Hasil akar berikut, (√3+√7)²

Leave a Reply

Your email address will not be published.